Sekolah Hancur Tanggung Jawab Pusat

Tasik, Priangan-Mendiknas Bambang Sudibyo menandaskan, sekolah yang rusak berat atau hancur akibat gempa, akan ditanggulangi oleh oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan sekolah dengan rusak sedang, akan ditangani oleh Pemprop Jabar dan Pemkab/Pemkot masing-masing didaerah bencana.
Hal itu ditegaskan Bambang saat meninjau SD Negeri 4 Salawu, Kab. Tasikmalaya uang hancur akibat gempa.
Hadir dalam kesempatan itu Kadis Pendidikan Jawa Barat Wahyudin serta pejabat lainnya.
Kunjungan Menteri di Kab. Tasikmalaya dilanjutkan SMP Negeri I Cigalontang dan SMA Negeri Cigalontang yang juga hancur akibat gempa.
Menurut Bambang, penanganan kerusakan sekolah sebenarnya menjadi tanggung jawab kepala daerah. Sedangkan Pusat dan gubernur sifatnya membantu. “ Bantuan yang akan diberikan untuk tanggap darurat masing-masing daerah sebesar Rp. 2 miliar. Selain itu, dibantu juga seragam, alat tulis dan lainnya ke daerah bencana itu. Bantuannya tidak bohong, itu lihat truk yang membawa bantuan, “ kata menteri sambil menunjuk truk dimaksud.
Menurutnya, proses pembangunan sekolah yang rusak atau hancur akan melibatkan ahli dari ITB dan guru SMK untuk melakukan verivikasi dan evaluasi atau penilaian sekolah yang rusak. Artinya dari ITB nanti akan meneliti apakah sekolah itu harus direlokasi atau tidak.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tasikmalaya H. Idi Hidayat mengatakan, sedikitnya 1860 ruang ruang kelas dari 489 sekolah di Kab. Tasikmalaya rusak akibat gempa sehingga kerugiannya mencapai 65,6 miliar.

Di Ciamis
Dalam kunjungannya di Kab. Ciamis, Mendiknas diantaranya meninjau SDN I Pusakanagara Kec. Baregbeg dan SMPN I Cipaku. Kedua sekolah itu sebagian besar bangunannya jebol diguncang gempa.
Bambang mengatakan, kondisi kerusakan sekolah akibat gempa yang terpusat di Tasikmalaya, tidak sebanyak ketimbang di Yogyakarta dan Aceh. Sekolah-sekolah yang rusak ini akan segera dibangun kembali, tidak mengenal swasta atau negeri. “ Tanggap darurat harus segera selesai jangan sampai anak terlalu lama tidak sekolah.” Katanya.

Di Garut
Hal yang sama diungkapkan Mendiknas saat berkunjung ke sejumlah lokasi yang rusak akibat gempa di Kab. Garut.
Disini Mendiknas mengingatkan, Bupati juga harus bertanggung jawab atas kelangsungan kegiatan belajar dan mengajar (KBM) karena KBM hak asasi seluruh peserta anak didik. “ Makanya dilarang keras untuk meliburkan anak sekolah lebih dari tujuh hari. Dalam kondisi apapun mereka harus tetap bersekolah,” tegas Bambang.

Sumber: HU Priangan edisi Senin, 7 September 2009