Menurut data Dinas Pendidikan kabupaten Ciamis, 112 Siswa/i SMA dan 164 siswa/i SMK dinyatakan harus mengulang. Hal tersebut menunjukan tingkat kelulusan di kabupaten Ciamis mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Kabupaten Ciamis, Drs Akasah melalui sekretarisnya, Drs.H. Asep Sudarman menuturkan “Tingkat kelulusan SLTA dikabuten Ciamis mengalami penurunan, jika di persentasikan dari 99% menjadi 97%, jadi turun 3%”tutur beliau.
Pada kesempatan yang sama beliau menambahkan, “penurunan hasil UN tersebut, menunjukan pendidikan di kabupaten Ciamis bersipat dinamis, dan yang menyebabkan penurunan ini, dikarenakan subjeknya yang berbeda”tambah beliau.
Tingkat kelulusan di kota Manis menurun drastis, yang biasanya di Lingkup Provinsi, Ciamis termasuk The Best Of Five, pada tahun ini Ciamis menduduki ranking 16 besar (tengah-tengah).
Masalah seperti ini tentu saja menjadi bahan pembelajaran dan intropeksi seluruh insatansi Dinas Pendidikan dan seluruh dewan guru (SLTA) dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
Bagi Sekolah yang didapati ada peserta UN yang harus mengulang, dinas pendidkan sudah mengintruksikan kepada sekolah terkait, supaya guru-gurunya membina dan memotivasi siswa untuk siap dan optimis bisa mengikuti Ujian Naional ke-2 pada tanggal 10-14 Mei 2010.
Sumber:http://matapelajar.com
Sejarah I Asas I Pengurus I Lembaga I UU/PP
Selamat Datang di Blog Yayasan Al Huda
Permohonan Bantuan Dana
Akibat gempa (Tasikmalaya) yang terjadi beberapa bulan yang lalu mengakibatkan ambruknya Madrasah Diniyah yayasan Al huda, Kami panitia pembangunan Madrasah Diniyah mengajak para dermawan untuk ikut berpartisipasi membangun kembali Madrasah tersebut sehingga bisa di fungsikan seperti sedia kala.
Selengkapnya baca disini
Selamat Datang di Blog Yayasan Al Huda
Permohonan Bantuan Dana
Akibat gempa (Tasikmalaya) yang terjadi beberapa bulan yang lalu mengakibatkan ambruknya Madrasah Diniyah yayasan Al huda, Kami panitia pembangunan Madrasah Diniyah mengajak para dermawan untuk ikut berpartisipasi membangun kembali Madrasah tersebut sehingga bisa di fungsikan seperti sedia kala.
Selengkapnya baca disini
Tampilkan postingan dengan label ~Berita~. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ~Berita~. Tampilkan semua postingan
09 Mei, 2010
Kota Tasikmalaya, Tertinggi Lulus UN Se-Jabar
Bandung (ANTARA News) - Jumlah kelulusan peserta Ujian Nasional (UN) 2010 tingkat SMA di Kota Tasikmalaya tertinggi di Jawa Barat, mencapai 99,86 persen, kata Kepala Dinas Pendidikan Nasional Jawa Barat, Wayhudin Zarkasyi di Bandung, Senin.
"Kota Tasikmalaya mencatat persentase kelulusan terbesar 99,86, disusul Kabupaten Sumedang 99,60 dan Kabupaten Sukabumi 99,21 persen," kata Wayhudin.
Secara umum, tingkat kelulusan UN SMA di Jawa Barat mencapai 97,14 persen, dengan tingkat kelulusan terendah terjadi di Kabupaten Indramayu, yakni 88,80 persen.
Sedangkan tingkat kelulusan UN 2010 tingkat SMK sebesar 94,04 persen dengan tingkat kelulusan tertinggi diraih Kabupaten Indramayu sebesar 99,06 persen.
Wahyudin Zarkasyi menyebutkan, jumlah peserta UN tingkat SMA pada 2010 sebanyak 157.323 siswa, SMK sebanyak 155.230 siswa, dan Madrasah Aliyah (MA) 36.155 siswa.
"Tingkat kelulusan peserta UN 2010 di Jawa Barat termasuk jajaran tertinggi dari seluruh Indonesia," kata Kadisdik Jabar itu.
Berikut tingkat kelulusan UN tingkat SMA di Jawa Barat yakni Kota Bandung 95,34 persen, Kota Banjar (99,11), Kota Bekasi (97,86), Kota Bogor (98,50), Kota Cimahi (93,46), Kota Cirebon (98,40), Kota Depok (95,49), Kota Sukabumi (98,82), Kota Tasikmalaya(99,86).
Kabupaten Bandung (98,47), Bandung Barat (89,7), Kabupaten Bekasi (99,12), Kabupaten Bogor (96,94), Kabupaten Ciamis (97,39), Cianjur (95,35), Cirebon (98,50), Garut (99,32), Indramayu (88.80), Karawang (97,20), Kuningan 98,95), Majalangka (99,14(, Purwakarta 99,20, Subang (97,66), Kabupaten Sukabumi 99,21), Sumedang (99,60) dan Kabupaten Tasikmalaya (98,37).
Tingkat kelulusan SMK tertinggi Kota Bandung 94,15 persen, Kota Banjar (95,90), Kota Bekasi (95,55), Kota Bogor (98,53), Kota Cimahi (92,97(, Kota Cirebon (96,82), Kota Depok (86,72), Kota Sukabumi (98,08), Kota Tasikmalaya (97,84).
Kabupaten Bandung 97,02 persen, Bandung Barat (91,85), Bekasi (96,58), Bogor (95,91), Ciamis (95,13), Cianjur (97,76), Cirebon (95,05), Garut (98,95), Indramayu (99,06), Kuningan (96,75), Majalengka (95,87), Purwakarta (90,82), Subang (94,15), Sukabumi (97,54), Sumedang (94,73) dan Kabupaten Tasikmalaya (97,66).
Sumber: Antara news, 26 April 2010
"Kota Tasikmalaya mencatat persentase kelulusan terbesar 99,86, disusul Kabupaten Sumedang 99,60 dan Kabupaten Sukabumi 99,21 persen," kata Wayhudin.
Secara umum, tingkat kelulusan UN SMA di Jawa Barat mencapai 97,14 persen, dengan tingkat kelulusan terendah terjadi di Kabupaten Indramayu, yakni 88,80 persen.
Sedangkan tingkat kelulusan UN 2010 tingkat SMK sebesar 94,04 persen dengan tingkat kelulusan tertinggi diraih Kabupaten Indramayu sebesar 99,06 persen.
Wahyudin Zarkasyi menyebutkan, jumlah peserta UN tingkat SMA pada 2010 sebanyak 157.323 siswa, SMK sebanyak 155.230 siswa, dan Madrasah Aliyah (MA) 36.155 siswa.
"Tingkat kelulusan peserta UN 2010 di Jawa Barat termasuk jajaran tertinggi dari seluruh Indonesia," kata Kadisdik Jabar itu.
Berikut tingkat kelulusan UN tingkat SMA di Jawa Barat yakni Kota Bandung 95,34 persen, Kota Banjar (99,11), Kota Bekasi (97,86), Kota Bogor (98,50), Kota Cimahi (93,46), Kota Cirebon (98,40), Kota Depok (95,49), Kota Sukabumi (98,82), Kota Tasikmalaya(99,86).
Kabupaten Bandung (98,47), Bandung Barat (89,7), Kabupaten Bekasi (99,12), Kabupaten Bogor (96,94), Kabupaten Ciamis (97,39), Cianjur (95,35), Cirebon (98,50), Garut (99,32), Indramayu (88.80), Karawang (97,20), Kuningan 98,95), Majalangka (99,14(, Purwakarta 99,20, Subang (97,66), Kabupaten Sukabumi 99,21), Sumedang (99,60) dan Kabupaten Tasikmalaya (98,37).
Tingkat kelulusan SMK tertinggi Kota Bandung 94,15 persen, Kota Banjar (95,90), Kota Bekasi (95,55), Kota Bogor (98,53), Kota Cimahi (92,97(, Kota Cirebon (96,82), Kota Depok (86,72), Kota Sukabumi (98,08), Kota Tasikmalaya (97,84).
Kabupaten Bandung 97,02 persen, Bandung Barat (91,85), Bekasi (96,58), Bogor (95,91), Ciamis (95,13), Cianjur (97,76), Cirebon (95,05), Garut (98,95), Indramayu (99,06), Kuningan (96,75), Majalengka (95,87), Purwakarta (90,82), Subang (94,15), Sukabumi (97,54), Sumedang (94,73) dan Kabupaten Tasikmalaya (97,66).
Sumber: Antara news, 26 April 2010
Lima Sekolah Masuk "Top 102", 97,59% Siswa SMPdi Jawa Barat Lulus UN
Lima Sekolah Masuk "Top 102"
97,59% Siswa SMPdi Jawa Barat Lulus UN
BANDUNG, (PR)Tingkat kelulusan Ujian Nasiona] (UN) tingkat sekolah menengah pertama (SMP)/madra-sah tsanawiah (MTs.) di Jawa Barat mencapai 97,59 persen dari total peserta yang berjumlah 636.511 orang.Sebanyak 15.340 siswa SMP-/MTs. di Jawa Barat harus mengikuti Ujian Nasional utangan pada 17-20 Mei 2010.
Hal itu dikatakan Koordinator Ujian Nasional Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Asep Hilman saat ditemui di ruang kerjanya, Jln. Dr. Rajiman, Kota Bandung, Kamis (6/5).Masih sama dengan yang ter-jadi pada kelulusan tingkat SMA, penyebab ketidaklulusan siswa pada tingkat SMP ini juga karena terganjal oleh nilai bahasa Indonesia. "Rata-rata siswa tersebut tidak lulus karena terganjal mata pelajaran bahasa Indonesia," katanya.Dia mengakui persentase ke-lulusan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 98,8 persen.
Masuk Top 102
Sementara itu, menurut Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, di Jakarta, Kamis (6/5), terdapat 17.852 sekolah (41,64 persen) dengan tingkat kelulusan seratus persen. Sementara jumlah siswanya sebanyak 1.116.761 orang.Di Jawa Barat, tercatat 3.423 sekolah (307.650 siswa) yangtingkat kelulusannya seratus persen, meliputi 1.813 SMP dengan jumlah siswa 221.030 orang, 1.395 MTs. dengan jumlah siswa 80-430 orang, dan 215 SMP Terbuka dengan jumlah siswa 6.190 orang.
Dalam kaitan ini, terdapat 102 sekolah yang tercatat tertinggi nilai rata-ratanya dalam UN SMP/MTs./SMP Terbuka tahun ini, atau disebut Top 102 Sekolah". lima sekolah di antaranya berada di Jawa Barat.Lima sekolah tersebut adalah SMP Karya Muda Garut dengan nilai rata-rata siswanya 9,09 dengan 57 peserta UN. Ke- mudian SMP Negeri 5 Bandung dengan nilai-rata-rata 9,09 dengan jumlah peserta UN sebanyak 448 siswa. Secara nasional, kedua sekolah ini berada di peringkat ke-19.
Tiga sekolah lainnya berturut-turut adalah SMPN Satu Atap l Cimerak Kab. Ciamis (29 siswa) dan MTs. Bina Hasanah Kab. Ciamis (103 siswa) dengan nilai rata-rata UN sama, yaitu 9,02 (peringkat ke-26), serta SMPK BPK Penabur 1 Bandung (251 siswa) dengan nilai rata-rata 8,99 (peringkat ke-29).Asep mengatakan, nilai UN Provinsi Jawa Barat lebih tinggi bila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa. "Saya tidak tahu dengan Banten, tetapi bila dibandingkan dengan Jawa tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta banyak yang kelulusannya di bawah delapan puluh persen," ujarnya.
Untuk ke depannya, kata Asep, Dinas Pendidikan Jawa Barat akan melakukan evaluasi terhadap hasil UN 2010. Menurut Asep, beberapa aspek yang perlu diperbaiki yaitu kualitas kompetensi dan profesio-nalisme guru serta ketersediaan sarana prasarana belajar. "Selain itu, ada juga kualitas sosial yang menjadi tugas Puspendik (Pusat Penilaian Pendidikan) untuk mengevaluasinya," ucapnya.Berdasarkan hasil yang diperoleh Provinsi Jawa Barat, tingkat kelulusan tertinggi diraih oleh Kota Tasikmalaya (99,54 persen), disusul posisi kedua Kabupaten Ciamis (99,48 persen), dan ketiga Kota Bogor 99,26 persen. Sementara daerah dengan tingkat kelulusan terendah adalah Karawang (92,23 persen).
Mendiknas mengatakan, secara nasional sebanyak 350.798 siswa SMP/ MTs./SMP Terbuka mengulang Ujian Nasional (UN). Dari total 3.605.163 peserta UN SM P/MTs./SMP Terbuka tahun 2009/2010, angka kelulusan mencapai 90,27 persen (3.254.365 siswa).Sementara itu, jumlah sekolah dengan tingkat kelulusan nol persen mencakup 561 sekolah (1,31 persen). Jumlah siswanya sebanyak 9.283 orang. Di Jawa Barat, tercatat 17 sekolah yang terdata nol persen tingkat kelulusannya dengan jumlah siswa sebanyak 262 orang. Dari 17sekolah itu, 3 sekolah (10 siswa) adalah SMP dan 14 lainnya SMP Terbuka (252 siswa).
Kota Bandung
Di Kota Bandung, sebanyak 631 siswa SMP/MTs. harus mengikuti UN utangan. Dari 34.882 siswa SMP/MTs. di Kota Bandung yang mengikuti UN utama, 98,19 persen dinyatakan lulus.Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dede Amar mengatakan, sama seperti halnya yang terjadi pada skala Jawa Barat, angka kelulusan SMP/MTs. untuk Kota Bandung tahun ini mengalami penurunan. "Namun sedikit, hanya nol koma sekian persen. Untuk UN utangan nanti, akan dipusatkan di subrayon. Hal ini dilakukan agar lebih efektif," ujarnya.
Dede mengatakan, rencananya pengumuman kelulusan tingkat SMP/MTs. ini akan dilakukan pada Jumat (7/5) ini. Mekanismenya diserahkan kepada sekolah, apakah akan di-poskan atau langsung mengundang orang tua untuk datang ke sekolah. "Tergantung kebijakan sekolah. Kalau yang diundang ke sekolah mungkin agar terjadi komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah," tuturnya.Bagi siswa yang belum dinyatakan lulus, kata Dede, tidak perlu berkecil hati, karena masih ada UN ulangan. Sementara bagi siswa yang dinyatakan lulus agar tidak merayakannya secara berlebihan seperti melakukan aksi coret-coret baju seragam.
Sumber: Pikiran Rakyat,07 May 2010
97,59% Siswa SMPdi Jawa Barat Lulus UN
BANDUNG, (PR)Tingkat kelulusan Ujian Nasiona] (UN) tingkat sekolah menengah pertama (SMP)/madra-sah tsanawiah (MTs.) di Jawa Barat mencapai 97,59 persen dari total peserta yang berjumlah 636.511 orang.Sebanyak 15.340 siswa SMP-/MTs. di Jawa Barat harus mengikuti Ujian Nasional utangan pada 17-20 Mei 2010.
Hal itu dikatakan Koordinator Ujian Nasional Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Asep Hilman saat ditemui di ruang kerjanya, Jln. Dr. Rajiman, Kota Bandung, Kamis (6/5).Masih sama dengan yang ter-jadi pada kelulusan tingkat SMA, penyebab ketidaklulusan siswa pada tingkat SMP ini juga karena terganjal oleh nilai bahasa Indonesia. "Rata-rata siswa tersebut tidak lulus karena terganjal mata pelajaran bahasa Indonesia," katanya.Dia mengakui persentase ke-lulusan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 98,8 persen.
Masuk Top 102
Sementara itu, menurut Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, di Jakarta, Kamis (6/5), terdapat 17.852 sekolah (41,64 persen) dengan tingkat kelulusan seratus persen. Sementara jumlah siswanya sebanyak 1.116.761 orang.Di Jawa Barat, tercatat 3.423 sekolah (307.650 siswa) yangtingkat kelulusannya seratus persen, meliputi 1.813 SMP dengan jumlah siswa 221.030 orang, 1.395 MTs. dengan jumlah siswa 80-430 orang, dan 215 SMP Terbuka dengan jumlah siswa 6.190 orang.
Dalam kaitan ini, terdapat 102 sekolah yang tercatat tertinggi nilai rata-ratanya dalam UN SMP/MTs./SMP Terbuka tahun ini, atau disebut Top 102 Sekolah". lima sekolah di antaranya berada di Jawa Barat.Lima sekolah tersebut adalah SMP Karya Muda Garut dengan nilai rata-rata siswanya 9,09 dengan 57 peserta UN. Ke- mudian SMP Negeri 5 Bandung dengan nilai-rata-rata 9,09 dengan jumlah peserta UN sebanyak 448 siswa. Secara nasional, kedua sekolah ini berada di peringkat ke-19.
Tiga sekolah lainnya berturut-turut adalah SMPN Satu Atap l Cimerak Kab. Ciamis (29 siswa) dan MTs. Bina Hasanah Kab. Ciamis (103 siswa) dengan nilai rata-rata UN sama, yaitu 9,02 (peringkat ke-26), serta SMPK BPK Penabur 1 Bandung (251 siswa) dengan nilai rata-rata 8,99 (peringkat ke-29).Asep mengatakan, nilai UN Provinsi Jawa Barat lebih tinggi bila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa. "Saya tidak tahu dengan Banten, tetapi bila dibandingkan dengan Jawa tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta banyak yang kelulusannya di bawah delapan puluh persen," ujarnya.
Untuk ke depannya, kata Asep, Dinas Pendidikan Jawa Barat akan melakukan evaluasi terhadap hasil UN 2010. Menurut Asep, beberapa aspek yang perlu diperbaiki yaitu kualitas kompetensi dan profesio-nalisme guru serta ketersediaan sarana prasarana belajar. "Selain itu, ada juga kualitas sosial yang menjadi tugas Puspendik (Pusat Penilaian Pendidikan) untuk mengevaluasinya," ucapnya.Berdasarkan hasil yang diperoleh Provinsi Jawa Barat, tingkat kelulusan tertinggi diraih oleh Kota Tasikmalaya (99,54 persen), disusul posisi kedua Kabupaten Ciamis (99,48 persen), dan ketiga Kota Bogor 99,26 persen. Sementara daerah dengan tingkat kelulusan terendah adalah Karawang (92,23 persen).
Mendiknas mengatakan, secara nasional sebanyak 350.798 siswa SMP/ MTs./SMP Terbuka mengulang Ujian Nasional (UN). Dari total 3.605.163 peserta UN SM P/MTs./SMP Terbuka tahun 2009/2010, angka kelulusan mencapai 90,27 persen (3.254.365 siswa).Sementara itu, jumlah sekolah dengan tingkat kelulusan nol persen mencakup 561 sekolah (1,31 persen). Jumlah siswanya sebanyak 9.283 orang. Di Jawa Barat, tercatat 17 sekolah yang terdata nol persen tingkat kelulusannya dengan jumlah siswa sebanyak 262 orang. Dari 17sekolah itu, 3 sekolah (10 siswa) adalah SMP dan 14 lainnya SMP Terbuka (252 siswa).
Kota Bandung
Di Kota Bandung, sebanyak 631 siswa SMP/MTs. harus mengikuti UN utangan. Dari 34.882 siswa SMP/MTs. di Kota Bandung yang mengikuti UN utama, 98,19 persen dinyatakan lulus.Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dede Amar mengatakan, sama seperti halnya yang terjadi pada skala Jawa Barat, angka kelulusan SMP/MTs. untuk Kota Bandung tahun ini mengalami penurunan. "Namun sedikit, hanya nol koma sekian persen. Untuk UN utangan nanti, akan dipusatkan di subrayon. Hal ini dilakukan agar lebih efektif," ujarnya.
Dede mengatakan, rencananya pengumuman kelulusan tingkat SMP/MTs. ini akan dilakukan pada Jumat (7/5) ini. Mekanismenya diserahkan kepada sekolah, apakah akan di-poskan atau langsung mengundang orang tua untuk datang ke sekolah. "Tergantung kebijakan sekolah. Kalau yang diundang ke sekolah mungkin agar terjadi komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah," tuturnya.Bagi siswa yang belum dinyatakan lulus, kata Dede, tidak perlu berkecil hati, karena masih ada UN ulangan. Sementara bagi siswa yang dinyatakan lulus agar tidak merayakannya secara berlebihan seperti melakukan aksi coret-coret baju seragam.
Sumber: Pikiran Rakyat,07 May 2010
Kelulusan Siswa SMP Kedua se-Jabar
CIAMIS – Tingkat kelulusan Ujian Nasional siswa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ciamis tertinggi kedua se-Jabar. Dari target kelulusan 100 persen, hanya meleset 0,52 persen.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Akasah mengaku bangga dengan capaian kelulusan 99,48 persen tersebut. Menurutnya, angka tersebut cukup fantastis. Meski demikian, dia bersyukur karena upaya yang dilakukan selama ini dinilia cukup berhasil.
“Awalnya kami mengira Ciamis akan menempati peringkat keempat tertinggi se-Jabar. Namun setelah dilakukan evaluasi di tingkat provinsi, ternyata kami menempati posisi kedua,” ucapnya kepada Radar, kemarin.
Akasah mengaku sempat khawatir target kelulusan yang dipatok 100 persen meleset jauh seperti halnya kelulusan tingkat SMA. Dari angka kelulusan tersebut, sambung dia, masih tersisa sekitar 0,52 persen yang tidak mendapatkan kelulusan atau sebanyak 128 orang. Di antaranya 60 peserta UN pelajar SMP, dan sisanya sebanyak 68 orang adalah pelajar MTs.
Sedangkan untuk sekolah terbuka (Paket C) dinyatakan sebanyak 60 siswa tidak lulus. 27 orang di antaranya tidak hadir pada saat pelaksanaan UN. Sisanya, tidak memenuhi nilai standar kelulusan.
Akasah berharap, dengan tingkat kelulusan yang cukup baik tersebut tidak membuat pesimis para siswa yang tidak lulus. Sebab masih ada kesempatan untuk mengikuti UN ulangan.
Untuk itu, dia meminta kepada pihak sekolah dan guru pembimbing memberikan pengayaan yang maksimal kepada para siswa yang tidak lulus. Sebab menurut Kadisdik, meskipun ada kesempatan untuk mengikuti UN ulangan tidak dijamin bisa lulus 100 persen. Mengingat materi UN ulangan berbeda dengan materi UN biasa.
“Mereka yang mengikuti ujian ulang hanya akan mengulangi pelajaran yang tidak lulus saja. Adapun pelaksanaan UN ulang tingkat SMP diselenggarakan pada 15 Mei mendatang,” pungkasnya.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Kabupaten Ciamis H Tatang menambahkan, raihan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) SMP di Kabupaten Ciamis berada di atas rata-rata kelulusan di tingkat Jabar.
“Rata-rata tingkat kelulusan UN di Jabar tercatat 99,14 persen, sementara di Ciamis mencapai 99,48 persen. Artinya, Ciamis masih berada 0,3 persen di atas rata-rata kelulusan tingkat Jabar,” pungkas Tatang.
Sumber Radar Tasikmalaya
edisi: Sabtu, 08 Mei 2010
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Akasah mengaku bangga dengan capaian kelulusan 99,48 persen tersebut. Menurutnya, angka tersebut cukup fantastis. Meski demikian, dia bersyukur karena upaya yang dilakukan selama ini dinilia cukup berhasil.
“Awalnya kami mengira Ciamis akan menempati peringkat keempat tertinggi se-Jabar. Namun setelah dilakukan evaluasi di tingkat provinsi, ternyata kami menempati posisi kedua,” ucapnya kepada Radar, kemarin.
Akasah mengaku sempat khawatir target kelulusan yang dipatok 100 persen meleset jauh seperti halnya kelulusan tingkat SMA. Dari angka kelulusan tersebut, sambung dia, masih tersisa sekitar 0,52 persen yang tidak mendapatkan kelulusan atau sebanyak 128 orang. Di antaranya 60 peserta UN pelajar SMP, dan sisanya sebanyak 68 orang adalah pelajar MTs.
Sedangkan untuk sekolah terbuka (Paket C) dinyatakan sebanyak 60 siswa tidak lulus. 27 orang di antaranya tidak hadir pada saat pelaksanaan UN. Sisanya, tidak memenuhi nilai standar kelulusan.
Akasah berharap, dengan tingkat kelulusan yang cukup baik tersebut tidak membuat pesimis para siswa yang tidak lulus. Sebab masih ada kesempatan untuk mengikuti UN ulangan.
Untuk itu, dia meminta kepada pihak sekolah dan guru pembimbing memberikan pengayaan yang maksimal kepada para siswa yang tidak lulus. Sebab menurut Kadisdik, meskipun ada kesempatan untuk mengikuti UN ulangan tidak dijamin bisa lulus 100 persen. Mengingat materi UN ulangan berbeda dengan materi UN biasa.
“Mereka yang mengikuti ujian ulang hanya akan mengulangi pelajaran yang tidak lulus saja. Adapun pelaksanaan UN ulang tingkat SMP diselenggarakan pada 15 Mei mendatang,” pungkasnya.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Kabupaten Ciamis H Tatang menambahkan, raihan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) SMP di Kabupaten Ciamis berada di atas rata-rata kelulusan di tingkat Jabar.
“Rata-rata tingkat kelulusan UN di Jabar tercatat 99,14 persen, sementara di Ciamis mencapai 99,48 persen. Artinya, Ciamis masih berada 0,3 persen di atas rata-rata kelulusan tingkat Jabar,” pungkas Tatang.
Sumber Radar Tasikmalaya
edisi: Sabtu, 08 Mei 2010
31 Maret, 2010
Mahasiswa Protes Perubahan Gelar Sarjana
BANJAR,(PR).- Mahasiswa Perguruan Tinggi Agam Isam (PTAI) Jurusan syariah utusan daerah mewakili Banjar, Ciamis, dan Tasikmalaya, berangkat ke Jakarta, Jumat (26/3), untuk menyampaikan protes bersama terhadap Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 tahun 2009 tentang penetapan pembidangan ilmu dan gelar akademik di lingkungan PTAI.
Syamsul Ma'arif, mahasiswa Fakultas Syariah perguruan tinggi Islam di Ciamis, yang mewakili utusan Daerah Ciamis, Banjar, Tasikmalaya, mengatakan, seluruh mahasiswa Fakultas Syaria'ah di Indonesia, menolak Permen tersebut. Permen dimaksud mengubah gelar SH.I (Sarjana Hukum Islam) dan SE.I (Sarjana Ekonomi Islam) menjadi S.Sy (Sarjana Syari'ah) dan SE.Sy (Sarjana Ekonomi Syari'ah).
"Ini sangat merugikan Mahasiswa Syariah dan Hukum seluruh Indonesia yang semula berstatus Gelar SHI/SEI diganti. Karena kita mahasiswa Syariah tidak hanya belajar hukum islam, tapi juga belajar ilmu-ilmu hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kita ingin kesetaraan dengan gelar SH, untuk bisa diterima di PN Umum. Gelar SH.i saja sulit, apalagi S.Sy. Ini artinya mengkebiri, lulusan-lulusan PTAI," kata Syamsul, Kemarin (26/3) di Banjar sebelum berangkat ke Jakarta.
Menurut Syamsul, realitas yang terjadi di Indonesia saat ini, tidak lepas dari peran Sarjana Hukum Konvensional yang tidak mengedepankan persoalan moralitas dan keagamaan dalam penegakan hukum. Ini sesungguhnya menjadi bukti kongkrit dan tantangan bagi sarjana dari PTAI untuk memperbaiki Kondisi Penegakan Hukum di Indonesia.
"Akan tetapi, perjuangan kita menjadi nihil apabila dalam hal gelar akademik saja kita mengalami disorientasi. Hal itu terbukti dengan perubahan beberapa kali gelar Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, dari Drs kemudian S.Ag terus berubah lagi ke SHI/SEI, dan sekarang berubah lg menjadi S.Sy / SE.Sy yang tanpa melaui mekanisme penelitian atau evaluasi setiap perubahan gelar tersebut," tandasnya.
Dewan Dosen, PTAI STAIMA Citangkolo Kota Banjar, Ade Syamsudin, mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara dalam konteks dan isi Permenag tentang perubahan gelar tersebut, sehingga belum berani menyampaikan sikap. "Di STAIMA juga ada jurusan Syariah. Tapi saya tidak berani komentar apa-apa tentang itu, saya belum mempelajari dan memahaminya, nanti saja tergantung rektor," kata Ade.
Sumber : PIKIRAN RAKYAT
Syamsul Ma'arif, mahasiswa Fakultas Syariah perguruan tinggi Islam di Ciamis, yang mewakili utusan Daerah Ciamis, Banjar, Tasikmalaya, mengatakan, seluruh mahasiswa Fakultas Syaria'ah di Indonesia, menolak Permen tersebut. Permen dimaksud mengubah gelar SH.I (Sarjana Hukum Islam) dan SE.I (Sarjana Ekonomi Islam) menjadi S.Sy (Sarjana Syari'ah) dan SE.Sy (Sarjana Ekonomi Syari'ah).
"Ini sangat merugikan Mahasiswa Syariah dan Hukum seluruh Indonesia yang semula berstatus Gelar SHI/SEI diganti. Karena kita mahasiswa Syariah tidak hanya belajar hukum islam, tapi juga belajar ilmu-ilmu hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kita ingin kesetaraan dengan gelar SH, untuk bisa diterima di PN Umum. Gelar SH.i saja sulit, apalagi S.Sy. Ini artinya mengkebiri, lulusan-lulusan PTAI," kata Syamsul, Kemarin (26/3) di Banjar sebelum berangkat ke Jakarta.
Menurut Syamsul, realitas yang terjadi di Indonesia saat ini, tidak lepas dari peran Sarjana Hukum Konvensional yang tidak mengedepankan persoalan moralitas dan keagamaan dalam penegakan hukum. Ini sesungguhnya menjadi bukti kongkrit dan tantangan bagi sarjana dari PTAI untuk memperbaiki Kondisi Penegakan Hukum di Indonesia.
"Akan tetapi, perjuangan kita menjadi nihil apabila dalam hal gelar akademik saja kita mengalami disorientasi. Hal itu terbukti dengan perubahan beberapa kali gelar Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, dari Drs kemudian S.Ag terus berubah lagi ke SHI/SEI, dan sekarang berubah lg menjadi S.Sy / SE.Sy yang tanpa melaui mekanisme penelitian atau evaluasi setiap perubahan gelar tersebut," tandasnya.
Dewan Dosen, PTAI STAIMA Citangkolo Kota Banjar, Ade Syamsudin, mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara dalam konteks dan isi Permenag tentang perubahan gelar tersebut, sehingga belum berani menyampaikan sikap. "Di STAIMA juga ada jurusan Syariah. Tapi saya tidak berani komentar apa-apa tentang itu, saya belum mempelajari dan memahaminya, nanti saja tergantung rektor," kata Ade.
Sumber : PIKIRAN RAKYAT
Helm SNI, Polisi Diminta Tegas
Jakarta - Mulai berlakunya penggunaan helm SNI pada Kamis 1 April besok, tentunya harus diimbangi dengan peranan para penegak hukum di jalan raya. Karenanya, polisi diminta untuk tegas menidak para pelanggar.
Apalagi, aturan helm SNI sudah diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pasal 106 ayat 8 yang berisi, pengendara dan atau penumpang yang tidak memakai helm dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda sebesar Rp 250.000.
Hal tersebut pun didukung oleh Deputi Informasi dan Pengembangan Standardisasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) Dewi Odjar Ratna Komala ketika dihubungi detikOto, Selasa (30/3/2010).
Menurutnya, sesuai dengan yang tertulis di undang-undang, mulai 1 April yang tidak menggunakan helm SNI sudah seharusnya ditindak tegas.
"Sehingga tidak ada lagi alasan untuk berkompromi, karena sosialisasinya sudah berjalan satu tahun lebih, dan ini kan kewenangan mereka (polisi)," ujarnya.
Karenanya, Badan Standarisasi Nasional pun sudah berdiskusi dengan para penegak hukum jalan raya tersebut, guna memperlancar pemberlakukan wajib helm SNI tersebut. "Jadi polisi harus siap di lapangan," cetusnya.
Sedangkan BSN, berperan untuk terus meyakinkan masyarakat akan pentingnya menggunakan helm SNI, karena memang dirancang untuk melindungi mereka dengan standarisasi yang sudah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.
"Jadi jangan ragu, toh setiap negara juga punya standar nasionalnya masing-masing, dan pasti berbeda-beda," tambahnya sambil mengatakan kualitas SNI Indonesia sudah diakui di 153 negara di dunia.
Sumber : detikOto
Apalagi, aturan helm SNI sudah diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pasal 106 ayat 8 yang berisi, pengendara dan atau penumpang yang tidak memakai helm dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda sebesar Rp 250.000.
Hal tersebut pun didukung oleh Deputi Informasi dan Pengembangan Standardisasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) Dewi Odjar Ratna Komala ketika dihubungi detikOto, Selasa (30/3/2010).
Menurutnya, sesuai dengan yang tertulis di undang-undang, mulai 1 April yang tidak menggunakan helm SNI sudah seharusnya ditindak tegas.
"Sehingga tidak ada lagi alasan untuk berkompromi, karena sosialisasinya sudah berjalan satu tahun lebih, dan ini kan kewenangan mereka (polisi)," ujarnya.
Karenanya, Badan Standarisasi Nasional pun sudah berdiskusi dengan para penegak hukum jalan raya tersebut, guna memperlancar pemberlakukan wajib helm SNI tersebut. "Jadi polisi harus siap di lapangan," cetusnya.
Sedangkan BSN, berperan untuk terus meyakinkan masyarakat akan pentingnya menggunakan helm SNI, karena memang dirancang untuk melindungi mereka dengan standarisasi yang sudah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.
"Jadi jangan ragu, toh setiap negara juga punya standar nasionalnya masing-masing, dan pasti berbeda-beda," tambahnya sambil mengatakan kualitas SNI Indonesia sudah diakui di 153 negara di dunia.
Sumber : detikOto
26 Maret, 2010
9.000 Siswa di Ciamis Ikuti UN
CIAMIS,(PRLM).-Sebanyak 9.680 siswa SMA,SMK, MA (Madrasah Aliyah) di Tatar Galuh Ciamis , hari Senin (22/3) akan mengikuti ujian nasional (UN). Mereka tersebar di 28 SMA dan sisanya di SMK dan MA.
Sehari menjelang berlangsungnya UN, Minggu (21/3) proses distribusi soal UN sudah tuntas. Pnedistribusian soal UN ke 11 titik apai atau titik bagi soal, mendapatkan pengawalan ketat dari petugas kepolisian dan instansi terkait.
Sementara itu nyasarnya satu dus berisi soal Kimia untuk SMA ke Bogor dan kurangnya dua amplop besar (AB) soal Bahasa Indonesia untuk SMK juga sudah diatasi.
“Secara umum sudah siap. Tinggal pelaksanaannya saja. Dan kami jamin tidak ada kebocoran soal, meskipun sebelumnya sempat ada soal yang nyasar,” tutur Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Ciamis Akasah, disela melihat proses distribusi materi UN ke titik api.
Disebutkan peserta UN dibagi dalam 779 ruangan yang ada di 78 sekolah penyelenggaran. Sebanyak lima sekolah tidak bisa menggelar UN, sehingga harus mengggabung dengan sekolah yang menyelenggarakan UN.
Akasah yang didampingi Korwas, Tohir Maskur juga mengaku otimis hasil UN tahun ini lebih baik apabila dibandingkan sebelumnya. Optimisme tersebut didasarkan pada siswa lebih siap mengikuti UN. Di lain pihak, guru juga secara optimal mempersiapkan siswa.
Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/node/109555
Sehari menjelang berlangsungnya UN, Minggu (21/3) proses distribusi soal UN sudah tuntas. Pnedistribusian soal UN ke 11 titik apai atau titik bagi soal, mendapatkan pengawalan ketat dari petugas kepolisian dan instansi terkait.
Sementara itu nyasarnya satu dus berisi soal Kimia untuk SMA ke Bogor dan kurangnya dua amplop besar (AB) soal Bahasa Indonesia untuk SMK juga sudah diatasi.
“Secara umum sudah siap. Tinggal pelaksanaannya saja. Dan kami jamin tidak ada kebocoran soal, meskipun sebelumnya sempat ada soal yang nyasar,” tutur Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Ciamis Akasah, disela melihat proses distribusi materi UN ke titik api.
Disebutkan peserta UN dibagi dalam 779 ruangan yang ada di 78 sekolah penyelenggaran. Sebanyak lima sekolah tidak bisa menggelar UN, sehingga harus mengggabung dengan sekolah yang menyelenggarakan UN.
Akasah yang didampingi Korwas, Tohir Maskur juga mengaku otimis hasil UN tahun ini lebih baik apabila dibandingkan sebelumnya. Optimisme tersebut didasarkan pada siswa lebih siap mengikuti UN. Di lain pihak, guru juga secara optimal mempersiapkan siswa.
Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/node/109555
02 November, 2009
Terbentuk, paniatia pembangunan Madrasah Diniyah Takmilyah Awaliyah (MDTA) yayasan Al Huda Sukajadi Pamarican Ciamis
Peserta rapat pembentukan panitia pembangunan MDTA yayasan Al hudaPamarican, Yayasan Al Huda - Akibat gempa yg berkekuatan 7,3 SR yang berpusat di
Tasikmalaya (Rabu,2/9), Madrasah Diniyah Takmilyah Awaliyah (MDTA) yayasan Al Huda Sukajadi Pamarican Ciamis yang merupakan pusat lembaga pendidikan agama islam untuk masyarakat desa sukajadi kec pamarican dan sekitarnya ambruk dan tidak bisa digunakan lagi untuk kegiatan belajar mengajar. Kini para siswa melaksanakan KBM menggunakan ruang kelas MTs yang ada dilingkungan yayasan Al huda. Supaya para siswa bisa menempati ruang belajar seperti sedia kala, kepala MDTA yayasan Alhuda, Ky Masruhin, mengadakan rapat untuk membentuk panitia pembangunan ruang kelas baru MDTA yayasan Al huda Minggu (1/11) di gedung MTs Alhuda Sukajadi Pamarican Ciamis.
Rapat yang di hadiri oleh ketua yayasan Alhuda, Syarif Hidayat,SAg. , Kepala Desa Sukajadi, Hudaefah, tokoh dan masyarakat sekitar, terpilih kepala desa Sukajadi, Hudaefah sebagai ketua dan Ketua Yayasan Alhuda, Syarif Hidayat, SAg. Sebagai wakil ketua panitia pembangunan.
Menurut kepala MDTA yayasan al huda, Ky Masruhin, Bangunan MDTA rencananya akan di bangun enam ruang kelas baru dan satu ruang kantor untuk MDTA dan satu ruang kantor untuk yayasan dengan dua lantai . “ kami merencanakan membangun kembali ruang kelas baru sebanyak enam ruang dan dua ruang kantor di jadikan dua lantai, dengan anggaran lebih kurang 900 juta rupiah. Bangunan ini tidak hanya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar siswa MDTA tapi digunakan juga untuk pengajian mingguan masyarakat desa sukajadi” ujarnya.
Sementara itu menurut kepala desa sukajadi yg sekaligus ketua panitia pembangunan terpilh, mengatakan pihak pemerintah desa sudah mengupayakan dan melaporkan semua bangunan rusak akibat gempa yang ada di desa sukajadi tapi sampai saat ini belum ada informasi akan ada dan tidaknya bantuan, mudah-mudahan cepat atau lambat pemerintah merespon usulan bangunan yang rusak akibat gempa. “ saya sudah mendata dan melaporkan bangunan yang rusak akibat gempa yang ada di sukajadi tapi belum ada kabar kapan akan ada bantuan, mudah-mudahan secepatnya pemerintah meresponnya.” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama ketua yayasan Al huda, Syarif Hidayat, SAg. Mengatakan bangunan MDTA yayasan al huda yg ambruk harus kita upayakan dibangun kembali agar para siswa bisa belajar seperti sedia kala. Karena ini bukan hanya di gunanakan untuk belajar agama para siswa tapi juga merupakan pusat dakwah untuk masyarakat desa sukajadi dan sekitanya.”kita harus membalikan bangunan MDTA seperti sedia kala bahkan harus lebih baik lagi, karena disamping untuk belajar agama para siswa, juga sebagai pusat kegiatan keagamaan di desa sukajadi dan sekitanya.”kata Syarif.
15 September, 2009
Madrasah Ibtidaiyah Diniyah (MID) Yayasan Al Huda Rusak Berat akibat Gempa.

Pamarican, Yayasan AlHuda- Madrasah Ibtidaiyah Diniyah (MID) yayasan Alhuda Desa Sukajadi kec. Pamarican Kab. Ciamis, rusak berat akibat gempa pekan lalu. Tiga ruang belajar tidak mungkin dipergunakan lagi dan harus di rehab total.
Karena retakan dinding yang terlalu banyak sehingga pihak MID berinisiatif menurunkan genteng untuk mengurangi resiko runtuhnya sebagian bangunan yang mengalami retak-retak yang cukup parah, saat itu juga satu ruang lagi bangunannya runtuh. Minggu (13/9). Sementara itu sejak terjadi gempa, terpaksa para siswa belajar di di masjid dan menggunakan ruang kelas MTs Al huda yang ada di sebelah MID.
Kepala MID Alhuda, Ky Masruhin, berharap pemerintah segera merehab bangunan MID Alhuda, sehingga para siswa bisa kembali belajar di ruang yang memadai. “ Saya prihatin dengan kondisi bangunan yang rusak parah akibat gempa, mudah-mudahan pemerintah segera merehab total ruang kelas yang ambruk. Dengan runtuhnya bangunan MID kegiatan belajar mengajar para siswa terpaksa di alihkan ke masjid dan menggunakan bangunan MTs alhuda,” ujarnya
Sementara itu, menurut ketua Yayasan Alhuda, Syarif Hidayat, SAg,Bangunan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah (MID) memang sudah cukup tua dan banyak material bangunan yang yang sudah rapuh,dan perlu di rehab total. Oleh karena itu ketika terjadi gempa, bangunan tersebut ambruk. Selain MID, MTs Alhuda yang kondisi fisiknya terbilang kuat juga mengalami retak-retak dan rusak ringan “ Bangunan MID itu materialnya sudah rapuh, karena sejak dibangun tahun 1963 baru direhab atapnya saja, MTs Al huda saja yang bangunannya terbilang kuat juga mengalami hal yang sama apalagi MID yang materialnya sudah tua” ujarnya.
Oleh karena itu beliau berharap pemerintah segera merehab ruang yang ambruk dan mengetuk hati para dermawan untuk ikut berpartisipasi dan membantu rehabilitasi bangunan MID. “ Saya berharap pihak pemerintah segera merehab total bangunan MID yang ambruk, juga mengajak kepada para dermawan untuk ikut membantu rehabilitasi MID sehingga para siswa bisa mengadakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya,” kata Syarif.
Kerugian akibat Gempa Rp. 336 Miliar(Data Kerusakan Berubah-ubah)
Ciamis, Priangan-Data kerusakan dan kerugian akibat gempa bumi di Kab. Ciamis berubah-ubah. Pada awalnya, tercatat jumlah kerugian di bumi tatar galuh ini mencapai Rp. 480 miliar lebih, tetapi angka ini berubah menjadi 335 miliar lebih dan terakhir Rp. 336 miliar lebih.
Wakil sekretaris Tim Penanggulangan Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Ciamis, Drs. Endang Sutisna, mengatakan, pihaknya terus menampung data kerusakan dari tiap-tiap Kecamatan. Pihaknyapun membenarkan data kerusakan terus beubah setiap harinya.
“ Kalu memang pak Gubernur memberi ultimatum, besok (hari ini red) data kerusakan harus diterima pihak propinsi, kami akan berikan data terakhiryaitu kerugian mencapai Rp. 336.208.776.583, “ ujar ending, Jum’at (11/9) di posko BPB Kab. Ciamis yang didirikan di setda Ciamis.
Dikatakan Endang, perubahan data terjadi karena tiap-tiap Kecamatan terus melakukan penilaian sebelum dilakukan verifikasi oleh dinas Cipta Karya.
“pihak Kecamatan tetntu ingin memberikan data yang akurat. Oleh karena itu, data dari beberapa kecamatan berubah,” ujarnya.
Mengenai bantuan untuk perumahan warga korban gempa, Endang mengatakan akan dibuat kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok tersebut dibentuk sesuai dengan jumlah rumah warga yang rusak berat.
“Jumlah rumah warga yang rusak berat sebanyak 14.256 unit. Jumlah ini akan dibagi 10, sehingga nantinya akan terbentuk sekitar 1.425 kelompok masyarakat,” ujar Endang.
Dikatakan Endang dengan dibuat kelompok-kelompok masyarakat, pelayanan bantuan kepada warga akan lebih mudah.
“Metode ini sudah banyak digunakan seperti pada penanggulangan tsunami di Aceh dan gempa di Jogja,” ujarnya.
Dengan banyaknya rumah warga yang rusak, dikatakan Endang, hingga saat ini tercatat jumlah pengungsi sebanyak 26.400 orang. Mereka ada yang tinggal di tenda darurat, ada juga yang menumpang dirumah orang lain atau sodaranya.
Sumber : HU Priangan edisi 12 September 2009.
Wakil sekretaris Tim Penanggulangan Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Ciamis, Drs. Endang Sutisna, mengatakan, pihaknya terus menampung data kerusakan dari tiap-tiap Kecamatan. Pihaknyapun membenarkan data kerusakan terus beubah setiap harinya.
“ Kalu memang pak Gubernur memberi ultimatum, besok (hari ini red) data kerusakan harus diterima pihak propinsi, kami akan berikan data terakhiryaitu kerugian mencapai Rp. 336.208.776.583, “ ujar ending, Jum’at (11/9) di posko BPB Kab. Ciamis yang didirikan di setda Ciamis.
Dikatakan Endang, perubahan data terjadi karena tiap-tiap Kecamatan terus melakukan penilaian sebelum dilakukan verifikasi oleh dinas Cipta Karya.
“pihak Kecamatan tetntu ingin memberikan data yang akurat. Oleh karena itu, data dari beberapa kecamatan berubah,” ujarnya.
Mengenai bantuan untuk perumahan warga korban gempa, Endang mengatakan akan dibuat kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok tersebut dibentuk sesuai dengan jumlah rumah warga yang rusak berat.
“Jumlah rumah warga yang rusak berat sebanyak 14.256 unit. Jumlah ini akan dibagi 10, sehingga nantinya akan terbentuk sekitar 1.425 kelompok masyarakat,” ujar Endang.
Dikatakan Endang dengan dibuat kelompok-kelompok masyarakat, pelayanan bantuan kepada warga akan lebih mudah.
“Metode ini sudah banyak digunakan seperti pada penanggulangan tsunami di Aceh dan gempa di Jogja,” ujarnya.
Dengan banyaknya rumah warga yang rusak, dikatakan Endang, hingga saat ini tercatat jumlah pengungsi sebanyak 26.400 orang. Mereka ada yang tinggal di tenda darurat, ada juga yang menumpang dirumah orang lain atau sodaranya.
Sumber : HU Priangan edisi 12 September 2009.
09 September, 2009
Madrasah Rusak, Belajar di Luar Kelas
Ciamis, Priangan-Direktur Pendidikan Madrasah Depag RI, Drs. H. Firdaus, M.Pd, menghimbau agar pihak Madrasah yang sekolahnya rusak akibat gempa menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar diluar kelas. Sebab, dengan kondisi ruang kelas Madrasah yang hancur akibat gempa tidak mungkin kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara normal di dalam kelas. “tidak bolah ada pembagian jam belajar, kelas pagi dan kelas siang, karena hal tersebut akan mengurangi jam belajar siswa. Oleh karena itu, saya minta kegiatan belajar mengajar di pindahkan ke tempat lain yang aman., seperti ke masjid dan pondok pesantren,” ujar H. Firdaus, Sabtu(5/9) saat berkunjung ke kampus MAN 2 Ciamis yang sebagian ruang kelasnya rusak akibat gempa.
Dikatakan Firdaus, dengan banyaknya ruang kelas yang rusak jangan sampai kegiatan belajar terus-terusan diliburkan. Dengan kondisi darurat seperti saat ini, pihaknya meminta para guru dan masyarakat turut prihatin dan menyelamatkan proses pendidikan jangan sampai terhambat. “ Demi keselamatan pendidikan, kami minta para guru harus prihatin. Kalau nanti kegiatan belajar pindah ketempat lain yang agak jauh, jangan sampai minta insentif untuk ongkos atau lainnya. Kita sedang dalam bencana, dan harus benar-benar prihatin,” ujar Firdaus.
Menurut Firdaus, saat ini pihaknya terus meminta jumlah sekolah yang rusak akibat gempa, yang nantinya akan disampaikan dalam rapat kordinasi dengan pihak terkait lainnya. “ Kami akan melihat sisa anggaran tahun ini. Kalau nanti masih ada, tentu akan digunakan untuk merehab sejumlah ruang kelas yang rusak dan sisanya akan kami usulkan dalam APBN tahun depan,” ungkap Firdaus.
Namun demikian, Firdaus mengatakan, sebelum rehab dilaksanakan pihaknya akan berkonsultasi dengan Departemen PU terkait ruang kelas atau bangunan yang rusak. “Apakah gedung madrasah itu perlu dihancurkan dan dibangun dari awal atau cukup direhab saja, nanti pihak PU yang akan menentukan,” ujarnya.
Sumber: HU Priangan edisi Senin, 7 September 2009
Dikatakan Firdaus, dengan banyaknya ruang kelas yang rusak jangan sampai kegiatan belajar terus-terusan diliburkan. Dengan kondisi darurat seperti saat ini, pihaknya meminta para guru dan masyarakat turut prihatin dan menyelamatkan proses pendidikan jangan sampai terhambat. “ Demi keselamatan pendidikan, kami minta para guru harus prihatin. Kalau nanti kegiatan belajar pindah ketempat lain yang agak jauh, jangan sampai minta insentif untuk ongkos atau lainnya. Kita sedang dalam bencana, dan harus benar-benar prihatin,” ujar Firdaus.
Menurut Firdaus, saat ini pihaknya terus meminta jumlah sekolah yang rusak akibat gempa, yang nantinya akan disampaikan dalam rapat kordinasi dengan pihak terkait lainnya. “ Kami akan melihat sisa anggaran tahun ini. Kalau nanti masih ada, tentu akan digunakan untuk merehab sejumlah ruang kelas yang rusak dan sisanya akan kami usulkan dalam APBN tahun depan,” ungkap Firdaus.
Namun demikian, Firdaus mengatakan, sebelum rehab dilaksanakan pihaknya akan berkonsultasi dengan Departemen PU terkait ruang kelas atau bangunan yang rusak. “Apakah gedung madrasah itu perlu dihancurkan dan dibangun dari awal atau cukup direhab saja, nanti pihak PU yang akan menentukan,” ujarnya.
Sumber: HU Priangan edisi Senin, 7 September 2009
Sekolah Hancur Tanggung Jawab Pusat
Tasik, Priangan-Mendiknas Bambang Sudibyo menandaskan, sekolah yang rusak berat atau hancur akibat gempa, akan ditanggulangi oleh oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan sekolah dengan rusak sedang, akan ditangani oleh Pemprop Jabar dan Pemkab/Pemkot masing-masing didaerah bencana.
Hal itu ditegaskan Bambang saat meninjau SD Negeri 4 Salawu, Kab. Tasikmalaya uang hancur akibat gempa.
Hadir dalam kesempatan itu Kadis Pendidikan Jawa Barat Wahyudin serta pejabat lainnya.
Kunjungan Menteri di Kab. Tasikmalaya dilanjutkan SMP Negeri I Cigalontang dan SMA Negeri Cigalontang yang juga hancur akibat gempa.
Menurut Bambang, penanganan kerusakan sekolah sebenarnya menjadi tanggung jawab kepala daerah. Sedangkan Pusat dan gubernur sifatnya membantu. “ Bantuan yang akan diberikan untuk tanggap darurat masing-masing daerah sebesar Rp. 2 miliar. Selain itu, dibantu juga seragam, alat tulis dan lainnya ke daerah bencana itu. Bantuannya tidak bohong, itu lihat truk yang membawa bantuan, “ kata menteri sambil menunjuk truk dimaksud.
Menurutnya, proses pembangunan sekolah yang rusak atau hancur akan melibatkan ahli dari ITB dan guru SMK untuk melakukan verivikasi dan evaluasi atau penilaian sekolah yang rusak. Artinya dari ITB nanti akan meneliti apakah sekolah itu harus direlokasi atau tidak.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tasikmalaya H. Idi Hidayat mengatakan, sedikitnya 1860 ruang ruang kelas dari 489 sekolah di Kab. Tasikmalaya rusak akibat gempa sehingga kerugiannya mencapai 65,6 miliar.
Di Ciamis
Dalam kunjungannya di Kab. Ciamis, Mendiknas diantaranya meninjau SDN I Pusakanagara Kec. Baregbeg dan SMPN I Cipaku. Kedua sekolah itu sebagian besar bangunannya jebol diguncang gempa.
Bambang mengatakan, kondisi kerusakan sekolah akibat gempa yang terpusat di Tasikmalaya, tidak sebanyak ketimbang di Yogyakarta dan Aceh. Sekolah-sekolah yang rusak ini akan segera dibangun kembali, tidak mengenal swasta atau negeri. “ Tanggap darurat harus segera selesai jangan sampai anak terlalu lama tidak sekolah.” Katanya.
Di Garut
Hal yang sama diungkapkan Mendiknas saat berkunjung ke sejumlah lokasi yang rusak akibat gempa di Kab. Garut.
Disini Mendiknas mengingatkan, Bupati juga harus bertanggung jawab atas kelangsungan kegiatan belajar dan mengajar (KBM) karena KBM hak asasi seluruh peserta anak didik. “ Makanya dilarang keras untuk meliburkan anak sekolah lebih dari tujuh hari. Dalam kondisi apapun mereka harus tetap bersekolah,” tegas Bambang.
Sumber: HU Priangan edisi Senin, 7 September 2009
Hal itu ditegaskan Bambang saat meninjau SD Negeri 4 Salawu, Kab. Tasikmalaya uang hancur akibat gempa.
Hadir dalam kesempatan itu Kadis Pendidikan Jawa Barat Wahyudin serta pejabat lainnya.
Kunjungan Menteri di Kab. Tasikmalaya dilanjutkan SMP Negeri I Cigalontang dan SMA Negeri Cigalontang yang juga hancur akibat gempa.
Menurut Bambang, penanganan kerusakan sekolah sebenarnya menjadi tanggung jawab kepala daerah. Sedangkan Pusat dan gubernur sifatnya membantu. “ Bantuan yang akan diberikan untuk tanggap darurat masing-masing daerah sebesar Rp. 2 miliar. Selain itu, dibantu juga seragam, alat tulis dan lainnya ke daerah bencana itu. Bantuannya tidak bohong, itu lihat truk yang membawa bantuan, “ kata menteri sambil menunjuk truk dimaksud.
Menurutnya, proses pembangunan sekolah yang rusak atau hancur akan melibatkan ahli dari ITB dan guru SMK untuk melakukan verivikasi dan evaluasi atau penilaian sekolah yang rusak. Artinya dari ITB nanti akan meneliti apakah sekolah itu harus direlokasi atau tidak.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tasikmalaya H. Idi Hidayat mengatakan, sedikitnya 1860 ruang ruang kelas dari 489 sekolah di Kab. Tasikmalaya rusak akibat gempa sehingga kerugiannya mencapai 65,6 miliar.
Di Ciamis
Dalam kunjungannya di Kab. Ciamis, Mendiknas diantaranya meninjau SDN I Pusakanagara Kec. Baregbeg dan SMPN I Cipaku. Kedua sekolah itu sebagian besar bangunannya jebol diguncang gempa.
Bambang mengatakan, kondisi kerusakan sekolah akibat gempa yang terpusat di Tasikmalaya, tidak sebanyak ketimbang di Yogyakarta dan Aceh. Sekolah-sekolah yang rusak ini akan segera dibangun kembali, tidak mengenal swasta atau negeri. “ Tanggap darurat harus segera selesai jangan sampai anak terlalu lama tidak sekolah.” Katanya.
Di Garut
Hal yang sama diungkapkan Mendiknas saat berkunjung ke sejumlah lokasi yang rusak akibat gempa di Kab. Garut.
Disini Mendiknas mengingatkan, Bupati juga harus bertanggung jawab atas kelangsungan kegiatan belajar dan mengajar (KBM) karena KBM hak asasi seluruh peserta anak didik. “ Makanya dilarang keras untuk meliburkan anak sekolah lebih dari tujuh hari. Dalam kondisi apapun mereka harus tetap bersekolah,” tegas Bambang.
Sumber: HU Priangan edisi Senin, 7 September 2009
16 Juli, 2009
Pengurus Komite Madrasah MAN Sukajadi Pamarican Ciamis perode 2009-2014 terbentuk
Foto:Serah terima pengurus komite MAN Sukajadi secara simbolik dari ketua demisioner,Drs.Sugiono Diarjo kepada ketua komite terpilih periode 2009-2014, Diding Supriyadi, SPd. MM.Yayasan Al Huda - Keberadaan komite madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sangat penting. Dengan adanya komite madrasah diharapkan bisa menjadi mitra yang ideal madrasah dalam merecanakan program-program pendidikan. Demikian dikatakan kepala MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Sukajadi Pamarican Ciamis, Drs. Darto Haryanto,MPd, pada acara pembentukan pengurus Komite Madrasah MAN Sukajadi Pamarican Ciamis periode 2009-2014 di kampus MAN Sukajadi Pamarican Ciamis , Sabtu (11/7/09).
Dalam kesempatan itu, melalui sistem pemilihan yang demokratis terpilih Diding Supriyadi, SPd., MM dan Syarif Hidayat Hidayat, SAg. Sebagai Ketua dan wakil ketua Komite MAN Sukajadi Pamarican Ciamis periode 2009-2014 menggantikan ketua dan wakil ketua sebelumnya, Drs. Sugiono Diarjo dan Diding Supriyadi, SPd.,MM.
Pada saat itu juga Drs. Sugiono Diarjo sebagai ketua komite demisioner menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya secara simbolik kepada ketua komite terpilih Diding Supriyadi, SPd. MM di hadapan peserta rapat pembentuakan pengurus komite MAN sukajadi Pamarican. ” Saya berharap kepada pengurus komite MAN periode 2009-2014 yang baru terbentuk bisa bekerja dengan maksimal dan melanjutkan program-program komite MAN yang belum terealisasi terutama mengenai MOU lahan untuk perluasan areal pembangunan MAN Sukajadi Pamarican Ciamis” jelas Drs.Sugiono.
09 Juli, 2009
Angka DO Madrasah Rendah
Ciamis, Priangan-Angka siswa putus sekolah atau Drop Out (DO) madrasah di kabu[aten Ciamis, baik tingkat Diniyah Awaliyah (MDA), Tsanawiyah (MTs), maupun Aliyah (MA) relative rendah di bandingkan engan angka putus sekolah madrasah secara nasional. Sebab, tingkat partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan di madrasah saat ini terbilang tinggi, dan masyarakat jauh lebih mengerti di banding sebelumnya.
“Di Ciamis angka putus sekolah madrasah di bawah angka putus sekolah nasional, yang kalau dihitung secara kasar mencapai sekitar 0,6 persen se kabupaten Ciamis”, ujar Kasi Mapenda Depag Ciamis, Drs. H. Eep Nuryana, selasa kemaren (7/7).
Diakuinya, saat ini madrasah bias dikatakan mendapat perhatian khusus dari masyarakat, sehingga dengan respon positif tersebut masyarakat banyak yang menyekolahkan dan melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke madrasah.
“Selain itu respon tersebut tidak kita pungkiri berakar dari adanya berbagai program pemerintah yang merigankan biaya sekolah di madrasah, bahkan gratis, seperti adanya dana BOS, DAK dan sebagainya”, papar H. Eep.
Jadi, lanjut H. Eep, dengan kondisi sekarang ini, madrasah merupakan salah satu jenjang pendidikan yang terbilang di gandrungi masyarakat, dengan kata lain tak ada bedanya dengan dengan sekolah umum. ”Dan yang jelasya lagi, madrasah siap untuk berkompetisi dengan sekolah umum”, pungkas H. Eep.
Sumber: HU Priangan edisi 8 Juli 2009.
“Di Ciamis angka putus sekolah madrasah di bawah angka putus sekolah nasional, yang kalau dihitung secara kasar mencapai sekitar 0,6 persen se kabupaten Ciamis”, ujar Kasi Mapenda Depag Ciamis, Drs. H. Eep Nuryana, selasa kemaren (7/7).
Diakuinya, saat ini madrasah bias dikatakan mendapat perhatian khusus dari masyarakat, sehingga dengan respon positif tersebut masyarakat banyak yang menyekolahkan dan melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke madrasah.
“Selain itu respon tersebut tidak kita pungkiri berakar dari adanya berbagai program pemerintah yang merigankan biaya sekolah di madrasah, bahkan gratis, seperti adanya dana BOS, DAK dan sebagainya”, papar H. Eep.
Jadi, lanjut H. Eep, dengan kondisi sekarang ini, madrasah merupakan salah satu jenjang pendidikan yang terbilang di gandrungi masyarakat, dengan kata lain tak ada bedanya dengan dengan sekolah umum. ”Dan yang jelasya lagi, madrasah siap untuk berkompetisi dengan sekolah umum”, pungkas H. Eep.
Sumber: HU Priangan edisi 8 Juli 2009.
02 Juni, 2009
Kuota Sertifikasi Guru Agama di Ciamis Masih Minim
Ciamis, Priangan – Di tahun 2009 ini Depag kab. Ciamis mendapatkan program sertifikasi bagi kalangan guru Agama dari tingkat SD hingga SMA sebanyak 518 orang, dan bagi guru dilingkungan Madrasah Ibtidaiyah(MI) sebanyak 495 orang. Demikian diungkapkan Kasi Mapenda Depag Ciamis, Drs. H. Eep Nuhyana.
”Jumlah ini masih terbilang sedikit, mengingat melihat data yang masuk baru sekitar 15 persen, sedangkan jumlah guru Agama di Ciamis terbilang sangat banyak.” Kata H. Eep.
Dikatannya, pihaknya menargetkan pada akhir tahun 2014, seluruh guru Agama di Ciamis harus sudah bersertifikasi atau lulus program sertifikasi. ” Hal tersebut sesuai dengan program dari pemerintah pusat yang dimaksudkan untuk mengedepankan kualitas para pengajar.” Jelas H. Eep.
Disebutkannya, untuk mempersiapkan hal itu pihaknya telah memulai mendata guru agama yang akan mengikuti program sertifikasi dan melakukan sosialisasi. ”Berbagai tahap persiapkan telah kami lakukan dan hingga saat ini kami baru akan memberikan pembekalan bagi para calon peserta.” Ujar H. Eep.
Dijelaskannya, sesuai dengan peraturan pihaknya tak akan segan menindak guru yang telah bersertifikasi, bila yang bersangkutan lalai dalam mengajar atau tidak mencapai kuota 24 jam dalam seminggu, sehingga sertifikat tersebut tidak menutup kemungkinan bisa di cabut kalau saja guru menurunkan kualitas mengajarnya.
”Jadi, jika ada yang lalai dalam menjalankan tugasnya, kami siap menindak sesuai dengan peraturan dan ketetapan.” Ujar H. Eep.
*Sumber HU Priangan Edisi 2 Juni 2009.
”Jumlah ini masih terbilang sedikit, mengingat melihat data yang masuk baru sekitar 15 persen, sedangkan jumlah guru Agama di Ciamis terbilang sangat banyak.” Kata H. Eep.
Dikatannya, pihaknya menargetkan pada akhir tahun 2014, seluruh guru Agama di Ciamis harus sudah bersertifikasi atau lulus program sertifikasi. ” Hal tersebut sesuai dengan program dari pemerintah pusat yang dimaksudkan untuk mengedepankan kualitas para pengajar.” Jelas H. Eep.
Disebutkannya, untuk mempersiapkan hal itu pihaknya telah memulai mendata guru agama yang akan mengikuti program sertifikasi dan melakukan sosialisasi. ”Berbagai tahap persiapkan telah kami lakukan dan hingga saat ini kami baru akan memberikan pembekalan bagi para calon peserta.” Ujar H. Eep.
Dijelaskannya, sesuai dengan peraturan pihaknya tak akan segan menindak guru yang telah bersertifikasi, bila yang bersangkutan lalai dalam mengajar atau tidak mencapai kuota 24 jam dalam seminggu, sehingga sertifikat tersebut tidak menutup kemungkinan bisa di cabut kalau saja guru menurunkan kualitas mengajarnya.
”Jadi, jika ada yang lalai dalam menjalankan tugasnya, kami siap menindak sesuai dengan peraturan dan ketetapan.” Ujar H. Eep.
*Sumber HU Priangan Edisi 2 Juni 2009.
Kepala Depag Ciamis Diganti
Ciamis – Peran serta dan keberadaan Depag dalam meningkatkan kualitas sumder daya manusia sangat vital. Depag hendaknya lebih meningkatkan lagi kinerja yang telah dilakukannya. Demikian diungkapkan Bupati Ciamis H. Engkon Komara, pada acara pisah sambut Kakandepag Ciamis dari pejabat lama H. Munadi, kepada penggantinya, H. Koeswaya Al-Itsyam di Gedung Islamic Center, Rabu (20/5). Selain itu Engkon berharap agar Depag hendaknya menjadi ujung tombak dalm mewujudkan kembali Ciamis sebagai kota pesantren seperti dulu, ”Sewaktu saya kecil dulu Ciamis dikenal sebagai kota pesantren. Hendaknya pamor tersebut dikembalikan lagi citranya seperti dulu,” Ujar Engkon.
*Sumber HU Priangan edisi 22 Mei 2009
*Sumber HU Priangan edisi 22 Mei 2009
Langganan:
Postingan (Atom)
